Breaking News
Loading...

Jumat, 13 Januari 2023

Kemenag Hanya Penghambat? Pusiba Bukan sebuah solusi

 

Ilustrasi (Gambar:  dok. Wawasan)


Oleh: Muhammad Alim Nur

(Ketua 1 KKS Mesir)

 

Dinginnya Kairo tidak menjadikan niatku surut untuk tetap menyuarakan fakta dan kebenaran yang tersembunyi. Malam yang begitu sunyi, bintang di langit menjadi kekasih sunyi, dan bulan akan selalu menjadi doa yang selalu menemani, akan kebenaran yang selalu tersakiti.

 

Tulisan ini saya sajikan dengan segelas kopi dan sedikit sentuhan musik yang menari di dalam hati. Tentang jiwaku muak dengan Pusiba yang tiada hati, yang kerjanya hanya selalu menyakiti.

 

Saya tertarik untuk membedah tulisan KH. Imam Jazuli, Lc.,MA, yang berjudul Kemenag Hambat Studi ke al-Azhar, Pusiba hadir Beri Solusi. Jika dilihat dari segi kapasitas dan jam terbang, apalah daya saya masih anak rebahan. Apalagi beliau Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia di Cirebon. Saya sangat jauh di bawah beliau. Akan tetapi jika berbicara fakta dan data, saya tidak surut walaupun hanya dengan terbata-bata. Saya tidak menyerang penulisnya, akan tetapi saya menyajikan fakta dari isi tulisannya. Argumen harus dibalas dengan argumen, dan tentunya harus dengan fakta.

 

Masyarakat Indonesia membutuhkan manajemen Pusiba yang kooperatif, tidak egois, dan tidak merugikan khususnya Calon Mahasiswa Baru (Camaba) al-Azhar dari Indonesia. Sampai saat ini, Pusiba belum mengubah kebijakan lama yang sudah tentu merugikan orang banyak dua tahun terakhir.

 

1. Asal-usul Pusiba

 

Pada tahun 2019 Kemenag menutup ujian seleksi dengan alasan Covid-19, sehingga orang-orang khawatir kalau di tahun ini tidak ada pengiriman Camaba ke al-Azhar. Dan Pusiba lahir  beri alternatif bagi Camaba untuk tetap bisa kuliah di al-Azhar. Lalu apakah Pusiba bisa menjadi solusi? Belum tentu.  

 

Kebijakan seleksi Kemenag itu sudah merupakan tugasnya sebagai lembaga negara Republik Indonesia. Dan kebocoran soal ujian sudah menjadi rahasia umum di negara kita. Soalnya hanya mirip tetapi tidak sama, itu istilah saya untuk soal ujian Kemenag yang bersileweran di luar sana.


Kebijakan Kemenag untuk menutup Seleksi Timur Tengah karena alasan Covid-19 sudah sangat tepat, mengingat mereka sebagai lembaga negara yang seharusnya menjaga hubungan bilateral dengan baik, dan ketika memaksakan maka akan berefek pada hubungan politik negara yang saat itu Mesir juga menetapkan kebijakan lockdown.

 

Camaba yang lulus dari seleksi Kemenag, harus kembali mengikuti ujian penentuan tahdid mustawa (penentuan level) pra-kuliah di Markas Syekh Zayed di Mesir untuk bisa menyandang status sebagai mahasiswa al-Azhar. 

 

Bukan meragukan lulusannya sehingga harus ikut seleksi lagi, tetapi itu sudah menjadi regulasi al-Azhar. Dan ini tidak bisa menjadi tolok ukur untuk menilai bahwa seleksi Kemenag abal-abal karena lulusannya harus ikut seleksi lagi untuk masuk al-Azhar. Karena itu sudah menjadi regulasi Kemenag sebagai  sebuah lembaga negara untuk membuka seleksi dan menyaring yang betul-betul berkompeten dan berkualitas, tidak peduli latar belakangnya dari pesantren mana.

 

Apakah hadirnya Pusiba sudah menjadi solusi untuk bisa langsung kuliah di al-Azhar? Justru di situlah awal mula permasalahannya dimulai.

 

Sebelum bercerita terlalu jauh, ingin mengupas cikal bakal terbentuknya Pusiba. Kopiku yang mulai dingin kembali hangat karena panasnya sentuhan problematika kedatangan Camaba. Mari kita kupas.

 

Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab atau Pusiba Indonesia merupakan satu-satunya cabang Markas Syekh Zayed yang ada di luar Mesir, dan eksistensinya diakui oleh al-Azhar. Pusiba diberi mandat untuk mempersiapkan calon mahasiswa baru al-Azhar di Indonesia, terutama penyiapan kemampuan bahasa Arab. Lantas Pusiba inisiatif siapa? Kemenag RI.

 

Pada 25 Juni 2016, Menteri Agama RI, Lukman Hakim Syaifuddin berkunjung ke Mesir dan bertemu Grand Syekh al-Azhar Ahmad Thayyeb dan mengusulkan agar pembinaan dan pendalaman bahasa Arab di-Azhar dipindahkan ke Indonesia, dan itu disetujui oleh al-Azhar.


Kemudian Kemenag memberikan mandat ke Ketua Organisasi Internasional Alumni al-Azhar (OIAA) yang saat itu dipimpin oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Dan barulah pada masa kepemimpinan TGB. M. Zainul Majdi, Pusiba sudah dimulai, Juni 2019 lalu.

 

Awalnya Kemenag yang mengusulkan, lalu kemudian diberikan ke OIAA untuk menindaklanjuti, karena sadar mereka pejabat negara dan kepengurusannya pun terbatas dan bisa jadi ada reshufle secara tiba-tiba oleh Presiden Republik Indonesia.

 

Lahirlah Pusiba, sebagai sosok pahlawan kesiangan dengan regulasinya yang bobrok, hancur, abal-abal, dan merugikan banyak orang. Lalu Kemenag ditikam dari belakang kalau regulasinya hanya penghambat, seleksinya abal-abal, kualitas yang lulus seleksi dipertanyakan, dan merugikan banyak orang. Menurut saya ini sebuah pengkhianatan, dibentuk dan dibesarkan, tapi tak tahu terima kasih. 

 

Jika kualitas seleksi Kemenag dipertanyakan, saya memberikan usul agar Kemenag mengubah seleksinya, kembali ke model 2015 lalu. Membuka seleksi perdaerah dan yang lulus harus mengikuti tes kedua yang diuji langsung oleh duta-duta al-Azhar, itu mungkin lebih masuk akal. Dan bisa lebih tersaring dan mendapatkan Camaba yang lebih kompeten dan berkualitas.

 

2. Apakah lulusan Pusiba layak masuk kampus atau belum?

 

Dapat dibayangkan, betapa  memprihatinkannya nasib Camaba dua tahun terakhir. Mereka harus terlambat ijraat di kampus karena regulasi Pusiba yang tidak jelas. Dan tahun lalu masalah keterlambatan masih bisa dibendung, akan tetapi tahun ini ombaknya terlalu besar, semua orang sudah angkat tangan. Sejak kapan rasib menjadi solusi?

 

Apakah kehadiran Pusiba akan merugikan Camaba al-Azhar dari Indonesia? Tentu tidak. Publik masih percaya ke Kemenag untuk mengurusi Camaba, karena kinerja OIAA tidak becus dalam mengelola dan menjadikan Pusiba sebagai solusi dan regulator yang baik.


Setidaknya ada beberapa alasan publik masih percaya ke Kemenag. Pertama, membatasi kuota. Memang al-Azhar tidak membatasi penerimaan mahasiswanya, akan tetapi sebagai duta  negara Indonesia, Kemenag harus mengirim Camaba yang betul-betul berkompeten dan berkualitas sehingga bisa membawa wajah Indonesia di kancah internasional.

 

Kedua, opsi melanjutkan pendidikan bahasa Arab di Mesir lebih pasti. Semua lulusan seleksi Kemenag harus mengikuti kembali seleksi  tahdid mustawa (penentuan level) di Markas Syekh Zayed. Jika kelas persiapan pra-kuliah belum selesai, tapi sudah sampai pada level mutaqoddim dan di sisi lain  ijraat kampus juga sudah terbuka, maka pihak markas akan memberikan ifadah masyruthoh (bukti kelulusan bersyarat) untuk segera ijraat di kampus. Akan tetapi dengan syarat setelah ujian al-Azhar harus kembali menyelesaikan sampai level mutamayyiz. Ini lebih pasti.

 

Inilah alasan publik masih percaya ke Kemenag untuk pengurusan dan pemberangkatan Camaba dari Indonesia.

 

Penulis sendiri tidak menyarankan Pusiba sebagai alternatif untuk kuliah di al-Azhar, melihat angka rasib yang sangat tinggi dua tahun belakangan akibat kiriman Camaba dari Pusiba.

 

Bukan berbicara tentang layak atau tidak, semua orang berhak dan layak mendapatkan pendidikan di al-Azhar, akan tetapi regulasi Pusiba yang dikelola oleh OIAA membuat pendidikan Camaba tidak jelas di Mesir karena keterlambatan pengurusannya.

 

Berangkat dari kenyataan seperti ini, menurut hemat penulis, Pusiba sudah tidak relevan lagi untuk ikut ambil bagian, kinerjanya tidak ada yang beres. Kemenag Lebih pasti, Pak.

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar